Asisten Adum Setda Kalteng Buka Pra Rakor Pemetaan Rencana Kerja Anggaran Stunting Tahun 2024

Asisten Adum Sri Suwanto menyampaikan sambutan Pra Rakor

kontenkalteng.com , Palangka Raya – Asisten Bidang Adminstrasi Umum (Adum) Setda Kalteng Sri Suwanto membuka Pra Rapat Koordinasi Pemetaan (Mapping) Rencana Kerja dan Penandaan (Tagging) Anggaran Stunting Tahun 2024, yang diselenggarakan oleh Bappedalibang Provinsi Kalimantan Tengah secara hybrid, bertempat di Aula Bappedalitbang Kalteng, Senin (22/01/2024).

Baca juga: Percepatan Penurunan Stunting di Kalteng Terintegrasi

Wakil Gubernur Kalteng dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Asisten Adum Sri Suwanto menyampaikan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, mengapresiasi dan menyambut baik terlaksananya kegiatan yang diinisiasi oleh Bappedalitbang bersama-sama dengan seluruh unsur Pengurus Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Kalimantan Tengah.

Isu stunting saat ini masih menjadi persoalan serius bagi pemerintah di semua jenjang, di seluruh wilayah Indonesia tidak terkecuali di Kalimantan Tengah. Stunting merupakan ancaman utama bagi kualitas manusia Indonesia, juga ancaman serius terhadap kemampuan daya saing bangsa.

“Oleh karena itu Pemerintah pusat telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 dengan target secara nasional penurunan yang cukup signifikan yaitu dari 24,4 persen tahun 2021 menjadi 14 persen pada tahun 2024” kata Asisten Adum.

Pada kesempatan tersebut ia mengungkapkan, berdasarkan hasil studi kasus gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 prevalensi stunting Kalteng berada pada angka 26,9 persen, turun 0,5 persen dari tahun 2022 yaitu 27,4 persen dengan target pencapaian tahun 2024 sebesar 15,38 persen, dan di tahun 2023 masih belum terbit sehingga sebagai data awal gambaran pencapaian prevalensi stunting berdasarkan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi (E-PPGM) bulan Desember 2023 yaitu 11,46 persen.

“Untuk mencapai target yang telah ditentukan, dibutuhkan kolaborasi dan sinergisitas lintas sektor dengan berbagai program yang dapat menyentuh secara langsung pada kelompok sasaran” ungkapnya.(Sur/OR1)