Satpol PP Kalteng Kawal Ketat Aksi Damai Aliansi TAM Jilid II, Fokus Jaga Ketertiban dan Aset Daerah

Pengamanan Satpol PP pada Aksi Damai Aliansi TAM Jilid II

kontenkalteng.com, Palangka Raya – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kalimantan Tengah kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan melaksanakan pengamanan pada kegiatan aksi damai yang digelar oleh Aliansi TAM (Tanah Air Melawan), di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (2/7/2025).

Baca juga: Demo  Aliansi Masyarakat Kotim Batal, Digantikan Dengan Audiensi Begini Tuntutannya !

Pengamanan ini menjadi wujud nyata tanggung jawab Satpol PP dalam memastikan situasi tetap aman, tertib, dan kondusif, sekaligus melindungi aset-aset milik pemerintah daerah yang berada di kawasan strategis. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat.

Sebanyak 13 personel Satpol PP Kalteng dari Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Tibumtranmas) diterjunkan dan ditempatkan di sejumlah titik strategis di sekitar area luar dan dalam Gedung DPRD. Tim dibagi dalam beberapa kelompok kecil untuk memantau titik-titik rawan, seperti pintu masuk utama, jalur akses terbuka, dan area parkir kendaraan dinas. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan, serta menjaga kondisi tetap aman dan terkendali.

Dalam pelaksanaannya, sempat terjadi dinamika ketika sebagian massa aksi mencoba mendekati gedung dengan intensi masuk lebih jauh. Namun, personel Satpol PP bersama jajaran Polresta Palangka Raya tetap mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif. Koordinasi lintas instansi berjalan cepat dan efektif, sehingga situasi dapat diredam tanpa tindakan represif. Hal ini mencerminkan kesiapsiagaan dan profesionalisme petugas dalam menangani kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.

Kepala Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah, Baru I. Sangkai, menegaskan bahwa pengamanan tidak hanya terfokus pada massa aksi, tetapi juga pada aset pemerintah daerah yang berada di kawasan strategis.  (SUR/OR1)