Pemprov Kalteng Menggelar Gerakan Pangan Murah agar masyarakat bisa membeli kebutuhan dan Untuk menekan angka inflasi (dok. MMC Kalteng)

kontenkalteng.com , Palangka Raya - Masih tingginya ketergantungan perekonomian Kalimantan Tengah (Kalteng) dari hasil Sumber Daya Alam (SDA) seperti  ekspor batubara, bauksit dan crude palm oil (CPO) yang dihasilkan oleh kelapa sawit membuat kondisi perekonomian sangat tergantung pada hasil alam.

Baca juga: Kabupaten Kota Diminta Gelar Pasar Murah dan Tindak Penimbun

Namun seiring dengan kian menurunnya permintaan batubara global yang diperkirakan mengalami perlambatan, terutama di tengah semangat global menuju ekonomi hijau (green economy) membuat ekspor batubara kian terpuruk.

Kondisi ini tentu sangat berdampak bagi stabilitas inflasi didaerah ini.

Hal itu karena bila hasil SDA itu semakin terpuruk, bukan tak mungkin daya beli masyarakat semakin menurun yang pada akhirnya akan membuat inflasi semakin tak terkendali.

Kondisi ini semakin diperparah lagi dengan dalam pemenuhan kebutuhan pangan warganya seperti ayam ras, telur, bawang merah dan bawang putih hingga cabai  masih sangat bergantung dari Pulau Jawa dan Kalimantan Selatan.

Hal ini  mengakibatkan rentan terjadinya ‘permainan harga’ terutama harga pangan seperti beras  yang dilakukan oleh para pemasok besar dari luar pulau yang merugikan masyarakat di Kalimantan Tengah.

Tingginya harga beras yang merupakan kebutuhan polok masyarakat itu terjadi biasanya saat mendekati hari besar keagamaan seperti puasa, lebaran, natal hingga tahun.

Kondisi ini selain merugikan masyarakat juga rentan terjadi gejolak inflasi karena membumbungnya harga kebutuhan pokok.

Provinsi Kalteng memerlukan sejumlah kiat dan terobosan-terobosan yang konkret agar pengendalian inflsi dapat dilakukan secara maksimal didaerah ini.

Dalam jangka pendek, ada sejumlah kiat yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk langkah antisipasi.

Contohnya seperti antara lain memastikan cadangan beras pemerintah (CBP) aman atau mencukupi untuk kebutuhan beberapa bulan ke depan.

Sebab bila harga beras naik berkepanjangan, maka secara alamiah akan tertransmisi ke komoditas yang menggunakan beras sebagai bahan baku utama.

Misalnya harga makanan jadi seperti  nasi soto, nasi kuning, nasi uduk, nasi goreng dan aneka  makanan yang disajikan restoran, warung dan pasar

Ini artinya apabila harga makanan naik, maka akan mendorong kenaikan inflasi inti (core inflation), dan masyarakat menyebutnya biaya hidup lebih mahal.

Kondisi ini  perlu diwaspadai, karena mendorong upah buruh, gaji pegawai dan tarif jasa meningkat.

Selain itu juga rutin melakukan operasi pasar beras dengan harga lebih rendah dari pasar. Hal ini untuk mengurangi tekanan permintaan beras di pasar-pasar dan mendorong harga kembali normal.

Hal yang bisa dilakukan yakni pemerintah  harus juga aktif melakukan sidak ke pasar-pasar dan distributor agar tidak terjadi penimbunan barang.

Selain itu apabila masih ada bantuan sosial dari Pemda agar diwujudkan dalam pemberian bantuan pangan seperti beras , gula pasir dan minyak goreng.

Pemerintah juga diharapkan melakukan dukungan subsidi ongkos angkut untuk mendatangkan beras dari sentra produksi, sehingga harga lebih rendah dibanding harga pasar.

Sedangkan untuk jangka menengah panjang agar mendorong perluasan lahan padi dengan pemberian insentif bagi petani.

Hal itu penting dilakukan, sebab kenaikan harga beras harus segera dicarikan solusinya dan dilokalisir dampaknya agar jangan merembet ke komoditas lainnya.

Beras sangat penting, maka harganya harus dikendalikan untuk kesejahteraan rakyat.

Karena apabila inflasi tinggi tinggi, maka akan menggerus daya beli masyarakat, menurunkan belanja rumahtangga, sehingga bisa menekan pertumbuhan.

Namun apabila Pemda memperbesar ekspansi fiskalnya seperti peningkatan pengeluaran anggaran pemerintah/ pemda, misalnya pemberian bansos, belanja proyek dan belanja rutin,ini akan  berpotensi mengimbangi melemahnya permintaan masyarakat

SURYA SRIYANTI