Stunting Merupakan Ancaman Utama Bagi Kualitas Manusia Indonesia

Peserta saat mengikuti Pra Rakor Mapping Rencana Kerja dan Tagging Anggaran Stunting Tahun 2024

kontenkalteng.com, Palangka Raya-su stunting saat ini masih menjadi persoalan serius bagi pemerintah di semua jenjang, di seluruh wilayah Indonesia tidak terkecuali di Kalimantan Tengah. Stunting merupakan ancaman utama bagi kualitas manusia Indonesia, juga ancaman serius terhadap kemampuan daya saing bangsa. 

Baca juga: Arah Pembangunan Kesehatan Dititik Beratkan Pada Upaya Promotif Preventif

Hal itu dikatakan  Asisten Bidang Adminstrasi Umum (Adum) Setda Prov. Kalteng Sri Suwanto membuka Pra Rapat Koordinasi Pemetaan (Mapping) Rencana Kerja dan Penandaan (Tagging) Anggaran Stunting Tahun 2024, yang diselenggarakan oleh Bappedalibang Provinsi Kalimantan Tengah secara hybrid, bertempat di Aula Bappedalitbang Prov. Kalteng, Senin (22/1/2024). 

“Oleh karena itu Pemerintah pusat telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 dengan target secara nasional penurunan yang cukup signifikan yaitu dari 24,4 persen tahun 2021 menjadi 14 persen pada tahun 2024” kata Sri.

Pada kesempatan tersebut ia mengungkapkan, berdasarkan hasil studi kasus gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 prevalensi stunting Kalteng berada pada angka 26,9 persen, turun 0,5 persen dari tahun 2022 yaitu 27,4 persen dengan target pencapaian tahun 2024 sebesar 15,38 persen, dan di tahun 2023 masih belum terbit sehingga sebagai data awal gambaran pencapaian prevalensi stunting berdasarkan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi (E-PPGM) bulan Desember 2023 yaitu 11,46 persen.

“Untuk mencapai target yang telah ditentukan, dibutuhkan kolaborasi dan sinergisitas lintas sektor dengan berbagai program yang dapat menyentuh secara langsung pada kelompok sasaran” ungkapnya.

Sementara itu Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng diwaliki oleh Kabid. Sosial Budaya Chandra Fuji Asmara dalam laporannya menjelaskan, bahwa kegiatan ini bertujuan agar perangkat daerah dapat memetakan secara rinci anggaran yang digunakan untuk mendukung percepatan penurunan stunting bersama Kabpaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

“Kegiatan hari ini dilaksanakan secara hybrid, yang diikuti peserta sebanyak 50 orang yaitu tim percepatan penurunan stunting (TPPS) Kabupaten/Kota dan Bappeda se Kalteng baik secara luring maupun daring” jelasnya.(Yanti-OR1)