Redaksi
Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery.
kontenkalteng.com, Palangka Raya - Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery, meminta pemerintah kota segera mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM non-subsidi yang dinilai berpotensi memicu kenaikan harga kebutuhan pokok, inflasi daerah, serta memengaruhi pelaksanaan proyek pembangunan.
Baca juga: WAWANCARA : Inflasi, Kenaikan BBM dan Pertumbuhan Ekonomi di Kalteng
“Dengan kenaikan BBM ini, tentu sangat memukul daya beli masyarakat, terutama dalam menghadapi kenaikan kebutuhan pokok yang sudah di depan mata,” katanya, Senin (20/4/2026).
Dia mengungkapkan, kenaikan harga BBM jenis Pertamina Dex, Dexlite, dan Pertamax Turbo dinilai berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari kebutuhan masyarakat hingga aktivitas pembangunan di daerah.
Menurut Khemal, potensi kenaikan harga sejumlah komoditas seperti beras, gula, minyak goreng hingga bahan bangunan perlu diantisipasi sejak dini agar tidak memperbesar tekanan terhadap ekonomi masyarakat.
“Kenaikan BBM ini pasti akan mendorong inflasi. Ini harus kita waspadai bersama,” ucapnya.
Di sektor pembangunan, DPRD juga menyoroti potensi dampak kenaikan BBM terhadap harga material konstruksi yang dapat memengaruhi pelaksanaan proyek pemerintah yang sedang berjalan.
Karena itu, pemerintah kota didorong melakukan evaluasi terhadap kontrak kerja proyek, termasuk kemungkinan penyesuaian atau adendum apabila terjadi perubahan signifikan terhadap harga bahan bangunan di lapangan.
“Kita harus memahami bahwa kenaikan BBM ini akan berdampak pada harga bahan bangunan. Artinya, perlu ada penyesuaian dalam pelaksanaan pembangunan,” ujarnya.
Khemal menambahkan, DPRD juga meminta dinas terkait segera mengambil langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah, sekaligus memastikan dampak kenaikan harga energi tidak mengganggu daya beli masyarakat maupun pelaksanaan pembangunan.
Di sisi lain, masyarakat diminta tetap tenang sambil menunggu langkah strategis yang disiapkan pemerintah daerah bersama DPRD dalam merespons dampak kenaikan BBM.
“Kita minta masyarakat tetap tenang, tidak gaduh. Kita tunggu kebijakan dari pemerintah daerah bersama DPRD terkait langkah-langkah yang akan diambil,” pungkasnya. (SUR/OR1)
