Plt Kepala DKUMPP Kotim Johny Tangkere saat menerima SK Plt oleh Bupati Kotim Halikinnor.

kontenkalteng.com , Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus berupaya memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui program pembentukan Koperasi Merah Putih. Program ini tak sekadar mendirikan koperasi, melainkan membangun fondasi ekonomi kerakyatan yang kuat di setiap desa dan kelurahan.

Baca juga: Mahasiswa KKN UPR Dapatkan Ilmu Pengolahan Gula Merah

“Koperasi Merah Putih ini bukan sekadar formalitas. Kami ingin koperasi benar-benar hidup dan mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat," Plt Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kotim, Johny Tangkere, Kamis,( 26 / 06 / 2025).

Dari total 185 desa dan kelurahan di Kotim, seluruhnya ditargetkan memiliki koperasi aktif. Meskipun musyawarah desa untuk pembentukan koperasi telah selesai sejak Mei lalu, proses administrasi legal masih terus berlanjut.

“Sudah ada sekitar 12 koperasi yang resmi memiliki akta. Sisanya masih dalam proses, dan kami terus kawal agar segera rampung,” ujar Johny.

Menariknya, sebagian besar koperasi yang telah terbentuk fokus pada perdagangan kebutuhan pokok. Hal ini dinilai paling mudah dijalankan dan memiliki permintaan stabil.

“Sembako itu kebutuhan harian. Wajar kalau banyak koperasi memilihnya karena peluang pasarnya selalu ada. Tapi ke depan, kami ingin lebih dari itu,” tambah Johny.

Pemerintah Kotim mendorong diversifikasi usaha koperasi agar tidak hanya bergantung pada sembako. Johny menekankan pentingnya pengembangan potensi lokal masing-masing desa.

“Kami akan bantu petakan potensi lokal. Jangan sampai koperasi berhenti di satu jenis usaha saja. Kalau bisa, koperasi menjadi wadah inovasi ekonomi desa,” ucapnya.

Peluang baru juga terbuka di sektor perkebunan. Terdapat kemungkinan Koperasi Merah Putih akan terlibat dalam pengelolaan lahan sawit eks sitaan pemerintah melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

“Itu memang belum final, tapi informasi dari Satgas PKH menyebut ada rencana menyerahkan lahan kecil, sekitar 15 hingga 25 hektare, kepada koperasi. Ini akan jadi langkah besar jika benar-benar terwujud,” ungkap Johny.

Jika terealisasi, pengelolaan kebun sawit oleh koperasi akan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi anggota dan masyarakat sekitar. Pemerintah daerah menyambut baik peluang ini sebagai bentuk kedaulatan ekonomi dari tingkat desa.(Devy/OR2)