Gubernur Buka Rakor Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Provinsi Kalteng tahun 2022

Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran dan Forkopimda foto bersama peserta Rakor Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Provinsi Kalteng tahun 2022 (dok. kontenkalteng.com)

Palangkaraya- Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran membuka secara resmi Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Provinsi Kalteng tahun 2022 bertema “Strategi Pengendalian Inflasi dan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah pada tingkat Desa/Kelurahan”,di Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (15/9/2022).

Baca juga: Gubernur Kalteng: Pemprov dan Pemkab Diharapkan Bersama-sama  Dorong Pembangunan di Bidang Perdagangan dan Perindustrian

Dalam arahannya, Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran menyampaikan agar melakukan penekanan inflasi, karena inflasi akan mempengaruhi daya beli dan menghambat kesejahteraan masyarakat yang akan dapat berdampak sangat signifikan terhadap meningkatnya angka kemiskinan.

“Kita patut bersyukur, Perkembangan Ekonomi Kalimantan Tengah walau masih dalam kondisi pandemi pada Pada triwulan II 2022, ekonomi Kalteng tumbuh sebesar 7,31% (tahun ke tahun), tetap bertahan tinggi setelah sebelumnya tumbuh 7,32% (tahun ke tahun)”, tutur H. Sugianto Sabran.

“Pada bulan Agustus 2022, sesuai dengan rilis BPS pada tanggal 1 September 2022 inflasi Kalteng sebesar 6,94 (tahun ke tahun) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) Kalteng Agustus 2022 tercatat deflasi sebesar 0,01% (bulan ke bulan).”jelasnya.

Penurunan harga Cabai Rawit menyumbang deflasi 0,13% pada Agustus seiring dengan pulihnya pasokan dari sentra produksi di Jawa yang sudah memasuki masa panen. Normalisasi harga angkutan udara juga turut menyumbang deflasi seiring menurunnya permintaan.

Berdasarkan data dari TPID Prov. Kalteng terdapat 5 (lima) besar komoditas penyumbang inflasi bersumber dari Volatile Food (VF) dan Administered Price (AP) seperti tarif angkutan udara, bawang merah, beras dan ikan tongkol serta ikan nila.

Sementara itu kata dia, kenaikan tarif PDAM dan rumah sakit di Sampit juga harus menjadi perhatian karena berdampak pada kenaikan laju inflasi Sampit dan tentunya Kalteng menjadi lebih tinggi. Andil tarif PDAM pada Oktober 2021 berdampak 42% terhadap inflasi Sampit dan 22% terhadap inflasi Kalteng, dan berangsur menurun hingga Juni 2022 masing-masing sebesar 23% dan 10%.

“Saya mengapresiasi upaya TPID dalam pengendalian inflasi, namun harus terus ditingkatkan diantaranya melalui Pelaksanaan Surat Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah hal Penanganan Inflasi Kalteng tahun 2022 tanggal 3 September untuk Bupati/Wali Kota yang berisi langkah strategis dalam percepatan penanganan Inflasi di Kalimantan Tengah”, ungkap Gubernur.(OR1)