Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Kalteng, Okki Maulana, pada saat menyampaikan pemandangan umum pada Rapat Paripurna ke-8 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025.

kontenkalteng.com , PALANGKA RAYA - Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Kalteng, Okki Maulana mengatakan, pengelolaan APBD oleh pemerintah provinsi harus berjalan secara transparan.

Baca juga: Fraksi Golkar DPRD Palangka Raya Minta Pemerintah Optimalkan PAD

Sebab ia menilai, rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan momentum penting dalam mengevaluasi sejauh mana Pemerintah Provinsi Kalteng berhasil mengelola keuangan daerah selama tahun anggaran berjalan.

"APBD adalah instrumen vital pembangunan daerah yang harus dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, sehingga berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat," katanya saat membacakan pemandangan umum Fraksi Golkar pada Rapat Paripurna ke-8 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025, Kamis (5/6/2025).

Dia mengungkapkan, Fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya komitmen Pemerintah Provinsi dalam meningkatkan kualitas layanan di sektor-sektor urusan wajib, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar.

Selain itu, Fraksi juga memberi perhatian khusus terhadap pengelolaan aset daerah, yang dinilai memiliki potensi besar untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah bila dikelola secara optimal.

“Raperda ini harus mencerminkan komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Fraksi Golkar berpandangan bahwa pembahasan Raperda ini tidak bisa berdiri sendiri, namun harus disinergikan dengan dokumen penting lainnya, seperti LKPj Kepala Daerah, LHP BPK RI atas LKPD, serta berbagai temuan dan rekomendasi terkait belanja daerah dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana karhutla hingga Triwulan III Tahun Anggaran 2024.

Fraksi juga memberikan catatan khusus terhadap situasi transisi kepemimpinan di Provinsi Kalteng saat ini. Pemerintah provinsi diharapkan tidak terjebak dalam belanja konsumtif jangka pendek, tetapi justru harus fokus pada investasi pembangunan yang berdampak jangka panjang.

“Kami tekankan, keberlanjutan pembangunan dan kesinambungan program strategis harus menjadi prioritas. Pemerintah provinsi perlu memperkuat fondasi fiskal dan mengurangi ketergantungan pada transfer dari pusat,” pungkasnya. (Sur/OR1)