Wakil Ketua II Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Sri Ani Rintuh.

kontenkalteng.com, Palangka Raya - Wakil Ketua II Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Sri Ani Rintuh mendorong pemerintah kota memperluas pelaksanaan pasar murah sebagai langkah menjaga stabilitas harga bahan pokok di tengah dampak kenaikan harga BBM non-subsidi.

Baca juga: WAWANCARA : “Tekan Inflasi, Harga Beras Harus Dikendalikan”

“Pasar murah khususnya untuk bahan pokok perlu diperluas, titik lokasinya diperbanyak agar lebih mudah dijangkau masyarakat,” katanya, Selasa (21/4/2026).

Dia mengungkapkan, kenaikan harga BBM non-subsidi dinilai berpotensi memicu kenaikan biaya logistik dan berdampak terhadap harga kebutuhan pokok, sehingga diperlukan langkah antisipasi agar tekanan ekonomi tidak semakin dirasakan masyarakat.

Menurutnya, intervensi pemerintah melalui pasar murah menjadi salah satu solusi konkret untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok yang rentan terdampak gejolak harga.

"Selain perluasan pasar murah, pengawasan distribusi BBM subsidi juga penting dilakukan, khususnya solar untuk angkutan barang dan distribusi sembako," ucapnya.

Sri menilai pengawasan terhadap distribusi solar subsidi harus diperketat agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak mengganggu kelancaran distribusi barang kebutuhan masyarakat.

Penertiban terhadap kendaraan angkutan barang, termasuk pengangkut material dan sembako, menurutnya menjadi bagian penting agar distribusi subsidi berjalan sesuai peruntukan.

“Angkutan barang material dan sembako harus ditertibkan serta diawasi ketat agar mendapatkan solar subsidi dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi,” ujarnya.

Ia menilai pengawasan distribusi BBM dan perluasan pasar murah perlu berjalan beriringan agar dampak kenaikan harga bisa ditekan secara menyeluruh.

Langkah tersebut juga dinilai penting untuk menjaga kelancaran distribusi barang serta mencegah lonjakan harga kebutuhan pokok di tingkat masyarakat.

“Dengan langkah cepat dan strategis, pemerintah diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan dampak kenaikan harga,” pungkasnya. (SUR/OR1)