Wagub Kalteng, Edy Pratowo, menghadiri Entry Meeting Gabungan Pemeriksaan Tematik Ketahanan Pangan Nasional secara virtual

kontenkalteng.com, Palangka Raya – Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng Edy Pratowo menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalteng mendukung penuh pelaksanaan program ketahanan pangan nasional. Hal ini disampaikannya usai menghadiri Entry Meeting Gabungan Pemeriksaan Tematik Ketahanan Pangan Nasional secara virtual, di Ruang Rapat Wagub, Rabu (22/10/2025).

Baca juga: Laporan Keuangan Pemprov Kalteng Tahun 2022 Raih Opini WTP Dari BPK RI Untuk Ke 9 Kali

Wagub Edy menjelaskan bahwa kegiatan audit tematik tersebut dilakukan oleh BPK RI Pusat terhadap kementerian dan lembaga yang menjadi leading sector program ketahanan pangan nasional. “Hari ini kita mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh BPK RI Pusat. Mereka melakukan audit tematik berkaitan dengan program ketahanan pangan nasional yang menjadi tanggung jawab kementerian terkait,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Edy menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalteng di bawah kepemimpinan Gubernur Agustiar Sabran memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan dan program pemerintah pusat, khususnya dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional.

Terkait progres di lapangan, Edy menjelaskan bahwa saat ini kegiatan pencetakan sawah baru yang menjadi bagian dari program ketahanan pangan terus berjalan. “Dari target sekitar 53 ribu hektare, saat ini progresnya sudah mencapai 25 persen. Kita harapkan sampai akhir tahun dapat terealisasi sesuai rencana,” katanya.

Ia menambahkan, lahan yang saat ini dicetak akan mulai ditanami pada musim tanam tahun 2026, sekitar bulan April, dengan estimasi panen pada September 2026. Selain itu, pihaknya juga menjalankan program optimalisasi lahan pertanian untuk meningkatkan produktivitas hasil padi pada lahan-lahan eksisting.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Budi Prijono dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemeriksaan tematik ini merupakan wujud komitmen BPK untuk mendukung ketahanan pangan nasional melalui evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan pelaksanaan program di seluruh daerah.(SUR/OR1)