Ilustrasi babat kayu dihutan (Foto: unsplash)

Penulis : Lestantya R. Baskoro

Baca juga: Ini Bacaan Doa Pada Malam Nisfu Syaban

Editor :  Lestantya R. Baskoro

Bencana banjir yang menimpa rumah dan lahan saudara kita di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat menjadi pelajaran kesekian kali untuk kita: bahwa hutan yang habis adalah sumber bencana, bahwa kebijakan yang tidak berpihak pada pelestarian alam akan menjadi bom waktu.

Pekan-pekan ini kita menyaksikan kehancuran hutan itu telah menuai akibatnya, sejumlah wilayah pada tiga provinsi tersebut luluh lantak diterjang banjir yang meluap.

Rumah-rumah runtuh, jembatan ambrol, dan transportasi terputus. Lalu, kita melihat fakta itu: gelondongan kayu yang tiba-tiba muncul dan ditengarai merupakan hasil pembalakan.

Di media sosial kita menyaksikan ribuan warga yang terputus akses mereka dengan dunia luar berteriak kelaparan dan mengharap bantuan segera datang. Dilaporkan sekitar 700 orang tewas akibat bencana itu.

Lembaga pelestarian hutan, seperti Walhi, menunjukkan data nama-nama perusahaan yang diduga telah merusak hutan dan biang banjir badang itu.

Kementerian Kehutanan menyatakan akan membekukan izin perusahaan jika terbukti merusak lingkungan dan menyebabkan banjir. Sejumlah pihak menggunakan isu banjir untuk mendeskreditkan beberapa menteri. Banjir telah menjadi komoditi politik -untuk pada akhirnya demi kepentingan pribadi dan kelompok.

Masyarakat Kalimantan Tengah dan terutama para pejabatnya harus belajar dari tragedi banjir pada tiga provinsi itu. Kalimantan Tengah juga telah mengalami hal itu: hutan habis dibabat dan diperlukan puluhan -atau bahkan ratusan tahun- mengembalikan kelebatan hutan Kalimantan Tengah.

Hutan dan kekayaaan di dalamnya selalu membuat mereka, para kaum serakah, berpikir keras menjarahnya. Pada titik ini, maka kekuasaan, pemerintah,  akan diuji, yakni tergiur iming-iming dari kaum serakah itu atau berpihak pada pelestarian lingkungan, berpihak pada masyarakat.

Jika berpihak pada kaum serakah, maka, kita akan menyaksikan bencana yang terus mengintai dan segera datang.  Kita berharap para pemilik kebijakan di Kalimantan Tengah, mereka yang diberi amanat oleh rakyat dan negara, sadar bahwa tugas mereka adalah menjaga tak terjadi bencana di Kalimantan Tengah, bukan mengeruk uang dari jabatan yang mereka emban. []