Baca juga: Polisi Berantas dan Amankan 57 Terduga Pelaku Perjudian Online dan Offline di Kalteng

Oleh: Lestantya R. Baskoro

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, perlu hati-hati mengeluarkan ide dan bicara perihal kebijakan yang akan diambilnya. Tidak hanya kehatian itu perlu untuk tidak menimbulkan polemik tapi juga agar tidak ditertawakan publik.

Muhadjir, menteri yang pendapatnya kerap kontroversial itu, memiliki gagasan akan memberi bantuan sosial (bansos) kepada korban judi online. Menurut dia, mereka yang menderita karena judi ini juga bisa dikategorikan masyarakat susah yang perlu mendapat santunan bansos. Selama ini Pemerintah memang menyalurkan bansos untuk masyarakat miskin demi membantu kehidupan mereka -bantuan yang kemudian sempat mendapat cibiran karena di belakangnya tercium aroma untuk kepentingan politik.

Bentuk bansos, terutama adalah uang selain juga beras dan lain-lain. Tentu, jika itu uang, diharapkan bansos itu untuk membeli kebutuhan sehari-hari yang dengan demikian kualitas hidup mereka juga meningkat. Hidup bisa sedikit ringan. Karena itu pemberian bansos bentuk uang jelas bukan untuk membeli pulsa handphone, apalagi untuk main judi online.

Gagasan Muhadjir perihal pemberian bansos untuk korban judi online ini memantik pro kontra. Pemerintah dinilai salah kaprah lantaran memasukkan korban judi online sebagai mereka yang berhak mendapat bansos. Beberapa suara menyebut ganjil plus aneh mereka yang susah karena main judi online mendapat bansos. Singkatnya, mereka yang keranjingan main judi online, kok pemerintah yang harus mengganti kepusingan mereka dengan bansos. “Ayak-ayak mawon,” demikian gerutu seorang pendidik dengan geleng-geleng kepala.

Belakangan Muhadjir mengklarifikasi pernyataannya. Ia menyebut yang mendapat bansos bukan pelaku judi online, tapi keluarga yang kesusahan karena korban judi online. Muhadjir menggeserkan sedikit persoalannya , kendati esensinya sama: bansos untuk korban judi online.

Apapun argumentasinya Pemerintah tidak boleh sembarangan menghamburkan uang rakyat dari pajak untuk hal-hal akibat judi online. Lebih baik uang itu untuk perbaikan dan penggratisan semua biaya sekolah dan kesehatan atau pembangunan fasilitas masyarakat di daerah terpencil akibat tidak ada transportasi, listrik, dan sebagainya.

Definisi korban judi online ini juga bisa “dimainkan” sehingga sangat berbahaya. Lebih baik pemerintah fokus memberantas judi online. Berperang mati-matian menghancurkan judi online, pinjol, dan sejenisnya. Menteri Muhadjir sebaiknya berpikir keras agar mendapat ide-ide brilian membasmi penyakit masyarakat melalui online itu -ketimbang ide jalan pintas menggelontorkan bansos. []