Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Prov. Kalteng Herson B. Aden saat menyampaikan paparannya

kontenkalteng.com , Palangka Raya – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki dua dampak besar sekaligus, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperkuat ekonomi daerah melalui perputaran rantai pasok pangan lokal.

Baca juga: Mentan Andi Amran Sulaiman Apresiasi Pemprov Kalteng Dukung Kemajuan Pembangunan Sektor Pertanian

Hal itu disampaikan Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Prov. Kalteng Herson B. Aden, saat mewakili Plt. Sekda dalam Diskusi Mekanisme Pemantauan Kebijakan Program MBG di Neo Palma Hotel Palangka Raya, Senin (17/11/2025).

Herson menegaskan bahwa kontribusi daerah sangat penting untuk mendukung target pemerintah pusat yang menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen pada tahun 2029 sebagai bagian dari agenda menuju Indonesia Emas 2045.

“Target tersebut hanya dapat dicapai melalui kontribusi nyata dari seluruh daerah, termasuk Kalimantan Tengah,” tutur Herson.

Herson menjelaskan, hadirnya Program MBG membuka peluang besar bagi petani, nelayan, UMKM pengolahan pangan, koperasi, hingga berbagai pelaku ekonomi lainnya. Kebutuhan harian sekolah terhadap beras, telur, ayam, ikan, sayuran, dan produk pangan olahan menciptakan permintaan yang stabil dan mampu menggerakkan ekonomi lokal.

Namun, ia mengingatkan bahwa implementasi program di Kalimantan Tengah memiliki tantangan tersendiri. Karakter wilayah yang luas, jumlah penduduk yang tersebar, serta jarak antardesa yang dipisahkan sungai, hutan, dan rawa membuat distribusi pangan ke sekolah-sekolah tidak selalu mudah.

Menurutnya, selain jarak sekolah yang berjauhan, akses antarwilayah yang berbeda-beda turut memengaruhi kelancaran program. Di perkotaan, akses darat cukup memadai, namun banyak desa terpencil masih bergantung pada transportasi sungai, jalan tanah, hingga jalur yang sangat dipengaruhi cuaca. 

"Kondisi ini menyebabkan biaya logistik tinggi dan distribusi membutuhkan waktu lebih lama. Di sisi lain, keterbatasan jaringan komunikasi di beberapa wilayah juga berdampak pada proses pelaporan dan pemantauan program secara real-time,tuturnya.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Pemprov Kalteng menyiapkan sejumlah langkah strategis, di antaranya memperkuat regulasi daerah dengan menempatkan Program MBG sebagai prioritas pembangunan dalam RPJMD dan RKPD serta mengoptimalkan koordinasi lintas OPD seperti Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Perdagangan, Koperasi dan UMKM untuk memastikan implementasi berjalan terintegrasi serta membangun ekosistem rantai pasok lokal, melibatkan petani, UMKM, koperasi, dan BUMDes sebagai penyedia bahan pangan utama, pungkas dia. 

Penulis  : Deviana

Editor    : Heriyanto