Pentingnya Peran Dewan Dalam Mengontrol Kebijakan Pemerintah

etua Sementara DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Arton S. Dohong.

kontenkalteng.com, Palangka Raya - Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPRD selaku mitra Pemerintah Daerah (Pemda) memegang peran penting sebagai pilar utama dalam menciptakan sistem pemerintahan yang sehat. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Sementara DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Arton S. Dohong.

Baca juga: Wagub Kalteng Hadiri Grand Launching Pendapat (Strategic Foresight) BPK

Lebih dari sekedar pengawas, DPRD harus berani berperan sebagai pengontrol kebijakan pemerintah dengan menyuarakan kritik konstruktif jika kebijakan tersebut dianggap tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.

"Keberanian untuk mengkritisi kebijakan yang diambil pemerintah adalah bagian dari tanggung jawab DPRD untuk memastikan kebijakan tersebut berorientasi pada kesejahteraan rakyat," ujar Arthon, Jumat, 27 September 2024.

Namun, pentingnya peran DPRD sebagai pengontrol kebijakan pemerintah tidak lantas harus menimbulkan konflik dengan Pemda. Arton menekankan pentingnya kolaborasi yang sehat antara DPRD dan Pemda, di mana fungsi kontrol dan kritik harus tetap dipertahankan untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada masyarakat.

"Kritik yang konstruktif perlu diberikan oleh DPRD kepada kebijakan pemerintah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat," lanjutnya.

Melalui kritik yang membangun, pemerintah dapat terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanannya kepada publik. Sebab transparansi dan akuntabilitas harus menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari kebijakan yang dibuat.

"Keberanian DPRD mengkritisi kebijakan pemerintah adalah wujud dari komitmen untuk menjalankan fungsi pengawasan secara optimal," tekan Arthon.

Dalam mengemban tugas dan fungsinya, DPRD harus selalu ingat bahwa mereka adalah wakil dari rakyat yang mengutus ke sana sehingga kritis terhadap kebijakan pemerintah harus tetap dijaga agar rakyat merasakan manfaat nyata dari kebijakan pemerintah.

"Kritik yang membangun seharusnya tidak menyulutkan perpecahan tetapi harus menjadi pemantik untuk meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah," pungkasnya. (Sur/OR1)