
Kepala OJK Kalteng, Primandanu Febriyan Aziz, saat pembukaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 , Kamis (17/4/2025) Foto: Humas OJK Kalteng
kontenkalteng.com,Palangka Raya-Dengan kemudahan mendapatkan layanan keuangan seperti kredit, tabungan, dan pembiayaan usaha, maka akan berdampak pelaku UMKM di Kalteng dapat berkembang, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong sirkulasi ekonomi lokal
Baca juga: OJK Kalteng Dukung Penguatan Ekonomi ASEAN Melalui Pemberian Akses Keuangan UMKM
Penegasan Itu dikatakan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalteng Primandanu Febriyan Aziz, Kamis (17/4/2025) di Palangka Raya.
“Akses keuangan berperan sebagai katalis penting dalam pengembangan ekonomi daerah. Karena itu, melalui TPAKD akses keuangan diharapkan lebih merata di seluruh daerah sehingga mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,”paparnya,” saat Rakor Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.
Dia juga menyebutkan, saat ini telah terbentuk seluruhnya TPAKD di tingkat Provinsi sebanyak 38 Provinsi dan sebanyak 514 di tingkat Kabupaten/Kota. Di Provinsi Kalimantan Tengah telah terbentuk 1 TPAKD Provinsi dan 14 TPAKD tingkat Kabupaten/Kota.
“Saya berharap atas terselenggaranya kegiatan ini program-program kerja TPAKD di Provinsi Kalimantan Tengah dapat sejalan dengan Prioritas Program Asta Cita Pemerintah serta RPJPN dan RPJMN,”ujarnya.
“Selanjutnya, besar harapan atas terselenggaranya kegiatan ini sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dapat tetap terjaga serta berjalan dengan baik guna mendorong percepatan akses keuangan yang merata di seluruh daerah,”imbuh Primandanu Febriyan Aziz.
Sementara itu Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Sri Widanarni berharap agar seluruh TPAKD dapat bersinergi dengan OJK dan Lembaga Jasa Keuangan untuk melaksanakan program kerja yang inklusif dan inovatif.
“Selain itu juga mengoptimalkan produk layanan jasa keuangan sebaik-baiknya guna mendorong percepatan akses keuangan yang inklusif di Provinsi Kalimantan Tengah”. Terang Sri Widanarni.(Dhanny-OR1)