Pedagang PPM Sampit saat melakukan pertemuan unttuk menagih Realisasi Kesepakatan dengan Pemkab

kontenkalteng.com,Sampit-Pedagang Pasar Pusat Perbelanjaan Mentaya (PPM) Sampit masih menunggu tindak lanjut pemerintah daerah dan DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) terkait sejumlah kesepakatan yang dibuat sejak 2024 lalu. Hingga kini, janji yang sudah dituangkan dalam rapat bersama belum terealisasi, membuat pengurus pasar menagih kepastian.

Baca juga: Pemkab Kotim Ditagih Realisasikan Program Sampit Terang

Pengurus PPM, H Tajudin Noor, menyebutkan ada tujuh poin kesepakatan yang dihasilkan, salah satunya pengelolaan WC pasar yang akan diserahkan kepada pengurus. Menurutnya, hal itu penting untuk menambah pendapatan organisasi.

“Kesepakatan itu sudah ditandatangani Ketua DPRD, tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Kami menunggu pemerintah agar segera menindaklanjuti,” kata Tajudin, Rabu (3/9).

Ia menambahkan, kondisi PPM saat ini makin sepi pembeli, berdampak pada kemampuan pedagang membayar iuran. Padahal, Bupati Kotim sebelumnya pernah menyampaikan agar penarikan iuran dipertimbangkan jika dagangan sedang sepi.

“Janji itu belum pernah direalisasikan. Pedagang tetap ditagih iuran, sementara keadaan pasar kian sulit. Kami berharap bupati memenuhi komitmen itu,” ujarnya.

Selain itu, pedagang juga menyoroti keterlambatan penerbitan sertifikat hak pakai toko. Meski ada yang sudah menerima, masih banyak pedagang lain yang menunggu hampir setahun sejak melakukan pembayaran.

“Setiap sertifikat dikenakan biaya Rp1 juta. Jika dihitung dari ratusan toko, jumlahnya besar. Tidak heran pedagang menuntut kejelasan,” tegas Tajudin.

Wakil Bupati Kotim, Irawati, menegaskan pihaknya akan menyampaikan aspirasi pedagang langsung kepada Bupati. Ia menyebut persoalan sertifikat akan segera ditangani oleh dinas teknis terkait.

“Semua masukan akan kami sampaikan. Untuk sertifikat hak pakai toko, saya sudah minta dinas segera menindaklanjuti,” kata Irawati.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa efisiensi anggaran masih diberlakukan pada 2025. Namun pemerintah, katanya, tetap berupaya mencari ruang agar pembangunan bisa memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kondisi daerah yang aman akan mendorong ekonomi bergerak. Karena itu, mari kita jaga kebersamaan agar pedagang bisa berusaha dengan tenang,” pungkasnya. (OR1)